Badan khusus otsus Papua diharapkan tidak menjadi pesaing pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan Papua. Harus ada pembagian kewenangan yang jelas antara badan khusus itu dengan pemda.

Isu pelanggaran HAM di Papua kerap menjadi sorotan di dunia internasional. Pemerintah berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, selain meningkatkan kesejahteraan dan peran orang asli Papua dalam pemerintahan.

Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat melakukan gugatan ke MK atas perubahan kedua UU No. 21200 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Namun, menurut MRP dan MRPB, usulan perubahan tersebut jadi kewenangan rakyat.

BPKP menemukan ada lima permasalahan pada pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Permasalahan itu di antaranya alokasi tidak tepat sasaran serta pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat.

Konflik Papua selalu berulang sejak otonomi khusus diberlakukan pada 2001. Penyelesaian konflik menggunakan dialog menjadi alternatif yang perlu dikedepankan saat solusi dengan pendekatan keamanan tak berhasil.

Selama 20 tahun otsus Papua, kebijakan tersebut belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua. Kini, Undang-Undang Otsus akan diperbaiki lagi. Diharapkan, selain pengawasan, juga fokus ke warga Papua.