Tak sebatas di Tatib DPR, kewenangan mengevaluasi hingga me-”recall” pejabat negara yang mereka pilih memungkinkan dimasukkan dalam Undang-Undang MD3. 

Tak masuknya PDI-P dan Nasdem ke kabinet Merah Putih tetap jadi ancaman, Revisi UU MD3 pun diperlukan ubah peta di DPR.

UU MD3 atau UU yang mengatur kursi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD masih terbuka dibahas karena di Prolegnas masih ada.

Manuver mengubah aturan penentuan kursi ketua DPR hampir selalu muncul jelang terbentuknya pemerintahan baru.

Sejumlah pemimpin DPR menegaskan, tak ada revisi UU MD3 untuk mengubah mekanisme penentuan pengisi jabatan ketua DPR.

Pasca-pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), kontestasi pengisian jabatan Ketua MPR periode 2019-2023 masih sepi. Mekanisme pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat.

Pemerintah dan DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Poin revisi yang menambah jumlah pimpinan MPR ini dinilai hanya akan mempertontonkan perebutan kekuasaan.

Anggaran baru akan diajukan oleh Sekretariat Jenderal MPR jika revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 sudah disahkan.