Para kepala daerah menolak sentralisasi mutasi ASN. Mereka khawatirkan lambatnya pengawasan terhadap ASN. Diusulkan agar ASN tak diberi hak pilih demi netralitas.

Revisi UU ASN yang memberi wewenang pusat dalam mutasi pejabat menuai kritik karena dinilai melemahkan otonomi daerah dan merusak efektivitas birokrasi.

DPR mengusulkan revisi UU ASN beri kewenangan presiden untuk angkat dan mutasikan pejabat. Rencana ini dikritik karena dinilai melanggar prinsip otonomi daerah.

Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan revisi UU ASN yang baru saja disetujui di DPR itu bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan setelah reformasi 1998.

Perubahan haluan pemerintah dari tidak mendukung menjadi mendukung penghapusan KASN menjadi pertanyaan besar. Ada apa di balik penghapusan KASN? Alasan yang masuk akal adalah tahun ini merupakan tahun politik.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN 2014-2019 Sofian Effendi melihat penghapusan KASN melalui revisi UU ASN lima bulan jelang Pemilu 2024 mengindikasikan nuansa politik yang kuat.

Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semestinya tidak dijadikan sebagai jalan untuk menghapus Komisi ASN. Sebab, hal yang dibutuhkan adalah meredefinisi peran komisi tersebut.

Regulasi belum mengatur secara detail mengenai rangkap jabatan fungsional seorang ASN. UU ASN baru mengatur larangan ASN merangkap sebagai anggota partai dan mengikuti kontestasi politik.