Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Revisi Otsus Papua
Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli pemerintah dalam sidang uji materi revisi kedua UU Otsus Papua di MK. Yusril berpendapat Majelis Rakyat Papua tak punya kedudukan hukum untuk menguji materi UU Otsus Papua.
Bagikan
Yusril: Majelis Rakyat Papua Tak Punya Kedudukan Hukum Gugat UU Otsus Papua
Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli pemerintah dalam sidang uji materi revisi kedua UU Otsus Papua di MK. Yusril berpendapat Majelis Rakyat Papua tak punya kedudukan hukum untuk menguji materi UU Otsus Papua.
Hukum
路
Tunda Rencana Pemekaran Wilayah Papua
Pemerintah pusat akan melakukan pemekaran dengan membentuk empat daerah otonom baru (DOB) di Papua. Keempat DOB itu adalah Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.
Politik & Hukum
路
Revisi Otsus Papua Disepakati
DPR dan pemerintah telah merevisi regulasi yang mengatur Otonomi Khusus Papua. Implementasinya pun diharapkan berjalan dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.
Politik & Hukum
路
DPRD Papua Siapkan 300 Poin Usulan RUU Otsus
Dewan Perwakilan Rakyat Papua menyiapkan ratusan poin usulan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Harapannya, penetapan regulasi ini berdampak positif bagi pembangunan Papua.
Nusantara
路
Pemprov dan DPRD Papua Tuntut Revisi UU Otsus Tidak Parsial
Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat menuntut revisi otonomi khusus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Nusantara
路
Iklan
Buka Dialog Sebelum Revisi Otsus Papua
Kajian dan dialog dengan berbagai lapisan masyarakat di Papua perlu dilakukan sebelum merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
Nusantara
路
Iklan