Revisi Otsus Papua Disepakati

DPR dan pemerintah telah merevisi regulasi yang mengatur Otonomi Khusus Papua. Implementasinya pun diharapkan berjalan dengan baik agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) bersiap mengikuti rapat kerja Panitia Khusus revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua terkait penjelasan tentang kebijakan dan situasi pertahanan dan keamanan serta perencanaan pembangunan di tanah Papua selama pelaksanaan otonomi khusus di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada akhir Mei lalu. Rapat ini juga dihadiri Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Teddy Lhaksmana, dan Kabais TNI Letjen Joni Supriyanto.

JAKARTA, KOMPAS — DPR dan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan pembicaraan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Senin (12/7/2021). Revisi yang telah disepakati akan segera disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR bulan depan. Partai politik diharapkan memberikan kader terbaik menjadi kepala daerah agar implementasi UU tersebut sesuai harapan.

Ketua Panitia Khusus Otonomi Khusus Papua Komarudin Watubun mengatakan, DPR dan pemerintah telah merevisi regulasi yang mengatur Otonomi Khusus Papua dengan sangat baik. Namun, keberhasilan implementasinya UU itu salah satunya bergantung pada kualitas kepala daerah yang memimpin provinsi dan kabupaten di Papua dan Papua Barat.