Pengumuman anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun dalam Rancangan APBN 2025 memunculkan banyak tanda tanya.

Ruang gerak fiskal pemerintah sudah sangat terbatas, bahkan tidak ada lagi ”kemewahan” untuk menjalankan APBN ke depan.

Tim Prabowo memastikan defisit fiskal dan rasio utang tidak melebihi batas aman yang diatur dalam undang-undang.

Untuk membiayai belanja di tahun pertama pemerintahan Prabowo, tambahan penerimaan dicari lewat sumber-sumber nonpajak.

Bila kurs rupiah tahun depan tetap diasumsikan tembus Rp 16.000 per dollar AS, pasar akan semakin pesimistis.

Pemerintah-DPR menurunkan target batas bawah defisit dI RAPBN 2025 dari 2,45 persen menjadi 2,29 persen dari PDB.

Pembahasan APBN Perubahan dalam transisi Jokowi-Prabowo yang awalnya dihindari kini didorong-dorong.

Dengan anggaran besar di Ditjen Migas, diharapkan produksi minyak bumi meningkat dan infrastruktur gas jadi lebih masif.