KPK menyerahkan aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penetapan Status Penggunaan dan hibah kepada Kemenkumham dan Kementerian ATR/BPN.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020 BPK menyebutkan pengelolaan fungsi pencegahan korupsi di KPK belum efektif. Penyebabnya di antaranya perubahan aturan terkait tugas dan fungsi koordinasi pencegahan.

Dalam rentang waktu 2014 hingga 2020, KPK telah mengeksekusi barang rampasan mencapai Rp 1,73 triliun. Banyak di antaranya diserahkan ke pemerintah untuk digunakan kembali.