KPK menetapkan Wali Kota Non-aktif Bekasi, Rahmad Effendi sebagai tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.

Penerapan pasal pencucian uang pada tersangka korupsi harus diutamakan. Hal ini bisa memberatkan hukuman pada koruptor selain mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat korupsi.

Praktik korupsi menggerus 5-20 persen total anggaran dan meningkatkan kebutuhan belanja 30-50 persen. Waktu mewujudkan program kian panjang, sedangkan kualitas dan masa pakainya kian singkat. Rakyatlah yang rugi besar.

Kota Bekasi melaju kencang dalam pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah tetangga Jakarta itu Rp 2 triliun lebih setiap tahun.

Ketua DPD Partai Golkar Ade Puspita, yang juga merupakan anak dari Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, menyebut penangkapan ayahnya oleh KPK tidak memiliki bukti dan merupakan upaya pembunuhan karakter.

The corruption case involving Rahmat Effendi adds to the long list of regional heads in Bekasi who have been arrested for corruption.

Korupsi yang membelit mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di antaranya terkait proyek penanggulangan banjir di DAS Kali Cakung di daerah Kranji. Dana pembebasan lahan hingga imbalan dari pengembang masuk saku pribadi.

Publik  tercengang saat  Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap  karena korupsi. Kala pandemi, saat performa kepala daerah diuji, masih ada saja yang diringkus KPK.