KPK memperbarui surat DPO Harun Masiku yang pertama dikeluarkan pada awal Januari 2020. Apa bedanya surat DPO Harun Masiku terbaru ini dengan yang lama?

Jika 20 Desember 2024 belum dilantik pimpinan KPK yang baru, maka terjadi pelanggaran undang-undang. UU KPK tidak mengenal pelaksana tugas atau pejabat sementara.

Pertimbangan KPK yang menyebut penggunaan fasilitas jet pribadi oleh Kaesang bukan gratifikasi dinilai rentan ditiru penyelenggara negara yang lain.

Pengesahan RUU Perampasan Aset perlu diprioritaskan karena dinilai bisa membantu pemberantasan korupsi.

Buku Hasto yang ikut disita penyidik KPK berisi strategi pemetaan daerah, pemenangan, dan penetapan calon kepala daerah.

KPK berharap pansel menerima masukan dari masyarakat dan lembaga lainnya agar bisa memilih sosok berintegritas.

Pansel KPK ditantang membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka bukanlah representasi dari penguasa.

Pansel capim KPK mesti diisi sosok berintegritas. Jika tidak, sulit dapatkan pimpinan KPK yang juga berintegritas.