Membuka ruang partisipasi publik sejak penyusunan prolegnas akan meminimalkan resistensi terhadap rancangan undang-undang. Selain itu, RUU yang diputuskan masuk dalam prolegnas bisa selaras dengan kebutuhan publik.

Undang-undang ”omnibus law” atau sapu jagat diharapkan menjadi solusi penyederhanaan aturan di Indonesia. Karena itu, pemerintah sedang menyelesaikan naskah akademik dan draf dua rancangan undang-undang itu.

Pengesahan daftar 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 ditunda hingga Januari mendatang. DPR masih menunggu surat presiden terkait empat RUU ”omnibus law”.

DPR kembali berniat untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Niat yang sebelumnya telah diupayakan oleh DPR periode 2014-2019. Revisi salah satunya untuk mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil.