Pemerintah menerbitkan regulasi untuk menyaring masuknya barang-barang impor sangat murah yang berpotensi melemahkan UMKM. Selain menyaring barang impor lewat e-dagang, praktik manipulasi harga juga diberantas.

Menurut data pemerintah, pada 2022 terdapat 19 juta pelaku UMKM digital. Jumlah itu masih terbilang kecil dibandingkan lebih dari 65 juta UMKM yang belum masuk ke ekosistem digital.

Pengembangan ”superapp” dan ”start up” terus dilakukan BUMN guna memperkuat ekosistem digital RI dan bisnis perusahaan. BUMN diminta tidak berinvestasi pada perusahaan digital yang menerapkan praktik ”predatory pricing”.

Pemerintah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No 50/2020 untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus menciptakan perdagangan di kanal e-dagang yang bermartabat, adil, dan bermanfaat.

Pemerintah diharapkan membenahi tata niaga dalam e-dagang, terutama dalam penentuan harga. Selain itu, pemerintah juga perlu mengantisipasi lonjakan impor melalui e-dagang.