Aturan pemblokiran IMEI ponsel selundupan yang ditandatangani pada Jumat (18/10/2019) siang tadi menyisakan kejanggalan. Aturan yang tujuannya memberantas ponsel ilegal ini disahkan menjelang berakhirnya Kabinet Kerja.

Konsumen menyenangi ponsel ilegal karena harga lebih murah. Namun, ini menjadi keuntungan semu karena hanya merasa untung di awal saat beli, tetapi rugi dari sisi layanan purnajual.

Peredaran telepon seluler ilegal di Tanah Air tidak hanya menggerus penerimaan negara tetapi juga memukul industri ponsel dalam negeri. Hal ini berimbas pada pengurangan produksi dan tenaga kerja.

Unsur kebaruan teknologi memang menjadi area persaingan para produsen ponsel untuk memperebutkan konsumen. Namun, kebutuhan akan ponsel canggih dan mutakhir bukanlah prioritas bagi masyarakat Indonesia

Pemerintah menargetkan kebijakan pengendalian kode identitas perangkat telekomunikasi atau IMEI berlaku mulai Februari 2020. Setelah kebijakan berlaku, seluruh ponsel ilegal atau selundupan yang masuk ke Indonesia dipastikan tidak akan dapat digunakan.