Fraksi Nasdem ingatkan, jika pembahasan haluan negara lewat amendemen, dibutuhkan kajian menyeluruh.

MPR telah menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara hasil menyerap aspirasi para tokoh bangsa. Dari situ mengerucut satu hal.

”Saya juga heran kenapa yang lain tidak mempersoalkan, kok dari partai saya sendiri dipersoalkan. Ada apa? Ini, kan, publik melihatnya aneh,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait pernyataan Ketua Fraksi Golkar di MPR.

Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan, pembangunan IKN harus dijaga keberlanjutannya. Ia berharap pembahasan PPHN ikut mendorong keberlangsungan IKN pada masa depan.

Pengaturan PPHN lewat amendemen konstitusi secara terbatas diusulkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR, dalam rapat gabungan antara pimpinan MPR serta pimpinan fraksi partai politik di MPR dan kelompok DPD.

Pokok-pokok Haluan Negara dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan meski presiden berganti. Salah satunya, keberlanjutan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

Panitia ”ad hoc” akan menindaklanjuti hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR untuk mencari payung hukum PPHN. Penetapan pembentukan panitia ”ad hoc” akan diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR, awal September mendatang.

Pimpinan MPR sepakat untuk tidak mengamendemen konstitusi dalam membentuk Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). Kesepakatan itu dicapai setelah pimpinan MPR menerima laporan dari Badan Pengkajian MPR.