Haluan Negara untuk Jamin Keberlanjutan Pembangunan IKN

Pokok-pokok Haluan Negara dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan pembangunan meski presiden berganti. Salah satunya, keberlanjutan pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo seusai pertemuan pimpinan MPR dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN kemungkinan besar tidak akan dibentuk melalui payung hukum undang-undang. Hal ini agar PPHN tidak dengan mudah diubah oleh presiden periode berikutnya melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kehadiran PPHN dianggap penting salah satunya demi menjamin keberlanjutan pembangunan ibu kota negara baru.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/7/2022), mengatakan, pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tidak mungkin selesai pada periode ini. Untuk itu, kehadiran PPHN sangat dibutuhkan agar setiap pemimpin nasional di periode selanjutnya memiliki visi yang sama untuk meneruskan rencana-rencana tersebut.