Kasus Puskesmas Bungku jadi potret ketidaksesuaian aparat menyikapi kasus-kasus dalam proyek pembangunan. Tidak hanya terjadi di Jambi, fenomena itu kerap didapati di tempat lain, berbuntut gugatan pra-peradilan.

Selagi masih tahap pemeliharaan pembangunan, dalam proyek Puskesmas Bungku belum bisa ditemukan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum pidana karena masih pada proses penyelesaian menurut hukum administrasi negara.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi menolak gugatan Walhi dengan alasan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara. Hakim juga menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4,53 juta.

Seorang pembajak film berdomisili di Kota Jambi akhirnya diseret ke meja hijau. Upaya ini diharapkan memberi efek jera kepada para pembajak karya seni untuk menghentikan praktik-praktik liarnya.