Kasus rumah bermasalah terus berulang dan merugikan beragam kalangan konsumen. Ini menjadi tanda adanya mekanisme pengawasan yang masih lemah.

Pengembang yang menawarkan rumah dengan skema pembayaran tanpa bank perlu memberikan kepastian legalitas, status tanah, dan pembangunan rumah.

Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan perumahan selalu mendominasi pengaduan konsumen ke sejumlah lembaga. Posisi konsumen perumahan yang rentan dalam kontrak dan minim pemahaman soal properti rawan menjadi korban.

Perlindungan konsumen perumahan di Indonesia sejauh ini masih lemah, terlebih jika telanjur bertransaksi dengan pengembang bermasalah.