Pengembang Perumahan Minim Pengawasan
Kasus rumah bermasalah terus berulang dan merugikan beragam kalangan konsumen. Ini menjadi tanda adanya mekanisme pengawasan yang masih lemah.
Bangunan rumah di sebuah perumahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terhenti pembangunannya.
JAKARTA, KOMPAS – Minimnya mekanisme pengawasan membuat kasus rumah bermasalah terus ada dan merugikan para konsumen. Padahal, amanat regulasi secara rinci telah mengatur wewenang dan kewajiban pengawasan, terutama di pihak pemerintah daerah sebagai penerbit perizinan.
Penelusuran Kompas selama September 2021 menemukan, sejumlah kasus rumah bermasalah terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sekitar ratusan konsumen menjadi korban wanprestasi dengan kerugian berkisar puluhan hingga ratusan juta rupiah.