Komnas HAM mengungkapkan, para eksil butuh rehabilitasi terhadap nama baik mereka, kemudahan memperoleh kembali status warga negara Indonesia, dan pemulihan aset mereka di Indonesia.

Pemerintah memulai penyelesaian secara non-yudisial kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh. Adapun di Lampung, sebanyak 127 korban Talangsari beserta keluarganya masih menanti tanggung jawab negara.

Sejumlah pihak meminta pembongkaran Rumoh Geudong, tempat terjadinya pelanggaran HAM berat di Aceh, itu dihentikan. Bangunan itu merupakan situs sejarah peninggalan dan bukti pernah ada kejahatan sangat serius di sana.

Sebulan setelah dasar hukum diterbitkannya rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2023, langkah-langkah konkret untuk implementasinya hingga kini tidak kunjung terlihat.

Presiden Joko Widodo akan menemui korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang ada di dalam dan luar negeri. Hal ini menjadi langkah awal pemulihan korban.

Dalam ringkasan eksekutif rekomendasi Tim PPHAM yang diperoleh Kompas, Senin (16/1/2023) disebutkan, selama bekerja tiga bulan, tim kesulitan mencari dan memverifikasi data korban sehingga pendataan terkendala.

Para korban pelanggaran HAM berat kini menanti keadilan diwujudkan. Bagi mereka, pengakuan dari negara atas 12 pelanggaran HAM berat itu harus diikuti langkah konkret agar keadilan itu dirasakan nyata.

Pelurusan sejarah dari pelanggaran HAM berat perlu dilakukan negara. Selain ungkap kebenaran, termasuk pelaku yang bertanggung jawab, pelurusan juga jadi pintu rekonsiliasi korban dan pelaku.