Penyederhanaan birokrasi perlu betul-betul disertai penilaian kinerja sesuai fungsi dan hasil kerja. Dengan demikian, tujuan efisiensi kerja birokrasi bisa dicapai.

Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, netralitas ASN tak bisa ditawar. Kendati ASN diperbantukan sebagai penyelenggara pemilu ”ad hoc”, netralitas tetap harus dijaga.

Hingga akhir 2021, terdapat 46.259 struktur organisasi yang telah disederhanakan. Perampingan pun terus bergulir. Namun, jumlah struktur yang disederhanakan belum bisa digunakan sebagai parameter peningkatan pelayanan.

Kemendagri menyetujui penghapusan atau penyederhanaan 489 jabatan di Pemprov Sumbar sebagai upaya penyederhanaan birokrasi.

Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dalam sambutannya di acara Malam Anugerah ASN 2020, Senin, mengatakan, birokrasi yang sederhana, gesit, dan berorientasi pada hasil dan manfaat diperlukan di tengah perubahan akibat pandemi.

Menpan RB Tjahjo Kumolo menyatakan, pemangkasan eselon sebanyak 29.000 jabatan menjadi fungsional mampu menghemat anggaran hampir Rp 50 triliun. Namun, anggaran kinerja sebagai penggantinya lebih besar Rp 75,3 triliun.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengklaim menjadi instansi pertama yang menyelesaikan perampingan birokrasi. Komisi II DPR mengingatkan perampingan birokrasi harus mengacu sistem merit.

Sebagai target awal, hasil perampingan berupa pelayanan yang lebih cepat mesti sudah bisa dinikmati masyarakat mulai 30 Juni 2020.