Dugaan kembali terjadinya peretasan data yang diduga dilakukan oleh akun Bjorka amat disayangkan. Kasus itu dinilai sebagai tamparan bagi pemerintah.

Ketika otoritas pengawas perlindungan data pribadi belum dibentuk Presiden, Komisi I DPR membentuk Panja Keamanan Data. Panja berencana memanggil lembaga publik yang diduga mengalami kebocoran data.

Meski unggahan terkait 26 juta data Polri disebut hoaks, peristiwa tersebut menjadi pengingat agar Divisi Siber Polri diperkuat.

Peretas Bjorka memasarkan data yang disebut catatan surat Presiden Jokowi. Mereka juga menggunggah data pribadi sejumlah pejabat tinggi negara. Pihak Istana membantah ada isi data penting istana yang bocor.

Data anggota Polri hasil peretasan dapat dibeli kelompok kriminal dan disalahgunakan untuk menyasar polisi. Karena itu, penting bagi Polri membenahi sistem keamanannya.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap C (32 tahun), pelaku penjual data pribadi dan data nasabah melalui internet dan aplikasi percakapan Whatsapp. Kini, polisi mengejar I, pemasok data itu kepada C. I dinyatakan buron oleh polisi.