Alexander Marwata menegaskan, dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas, KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti yang cukup. Gelar perkara yang dilakukan KPK juga diikuti penyidik dari Puspom TNI.

Pasca-OTT Wali Kota Bekasi, KPK diharapkan tak hanya fokus menindak kepala daerah dalam perkara dugaan jual beli jabatan. Sesuai UU No 19/2019, KPK juga berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan budaya.

KPK didorong untuk lebih transparan dan mengumumkan kepada publik upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang telah dilakukan. Selain kepada DPR dan Presiden, KPK juga bertanggung jawab kepada publik.