Transparansi KPK Dipertanyakan

KPK didorong untuk lebih transparan dan mengumumkan kepada publik upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi yang telah dilakukan. Selain kepada DPR dan Presiden, KPK juga bertanggung jawab kepada publik.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (8/6/2020). Penyemprotan ini merupakan salah satu protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 saat masa transisi menuju tatanan kehidupan normal baru.

JAKARTA, KOMPAS — Keterbukaan Komisi Pemberantasan Korupsi dipertanyakan setelah enggan memublikasikan kepada publik kasus yang sudah masuk pada tahap penyidikan dan sudah ada tersangkanya. Sebab, KPK memiliki tanggung jawab kepada publik selain melaporkan pekerjaannya kepada DPR dan Presiden secara berkala.

Dalam sepekan ini, ada dua kasus yang belum dibuka oleh KPK, yakni terkait kasus dugaan korupsi di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, dan kasus di PT Dirgantara Indonesia. Padahal, kasus di Labuhan Batu Utara sudah sampai pada tahap penyidikan, sedangkan salah seorang yang terlibat dalam kasus di PT Dirgantara Indonesia sudah mengakui dirinya sebagai tersangka.