Sejumlah hal disebut menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc yang ada saat ini dinilai kurang efektif.

Tidak terbuktinya unsur-unsur pelanggaran HAM berat pada sejumlah perkara pelanggaran HAM berat itu sangat terkait dengan kekuatan bukti. Ke depan, Kejagung dan Komnas HAM perlu berkoordinasi untuk perkuat bukti.

Negara diminta tidak berhenti pada pengakuan saja. Presiden diminta untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat dengan mengadili pelaku kejahatan di Pengadilan HAM Ad Hoc. Itu dapat memberi efek jera.

Terdakwa tunggal kasus dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu, divonis bebas oleh majelis hakim. Menko Polhukam Mahfud MD akui ada celah sehingga terdakwa lolos dari jerat hukum.