Tim gabungan dikerahkan pada pendaftaran calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta. Rekayasa lalu lintas situasional.

Sanksi untuk menegakkan kepatuhan pada protokol kesehatan selama Pilkada 2020 dinilai belum menciptakan efek jera. Ancaman sanksi lebih berat dibutuhkan, seperti diskualifikasi calon.

Kendati masif terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tahap pencalonan, Komisi II DPR belum mempertimbangkan penundaan Pilkada 2020. Mereka masih akan fokus mengevaluasi tahapan-tahapan yang sudah dijalankan.

Diperlukan ketegasan dan sanksi agar seluruh pihak menaati protokol kesehatan Covid-19 di berbagai tahapan Pilkada 2020. Tahap pendaftaran calon telah menjadi etalase ketidakpatuhan terhadap protokol Covid-19.

Meski dimungkinkan secara legal, pencalonan mantan napi kasus korupsi sebagai calon kepala daerah menjadi praktik pendidikan politik yang buruk bagi masyarakat. Hal ini bisa dibaca sebagai sikap permisif pada korupsi.

KPU Kota Makassar sudah hampir merampungkan coklit data pemilih. Selanjutnya sosialisasi pencalonan akan digelar pekan depan. Protokol kesehatan pun akan diterapkan dengan ketat.