Sebelum penerapan Satu Data Indonesia, integrasi data antar-sistem dan aplikasi pemerintahan masih memiliki sejumlah kelemahan. Data kerap ”redundant”, memiliki beragam standar, dan tidak satu referensi.

Pandemi Covid-19 menyadarkan pentingnya pelayanan publik digital. Tak hanya infrastruktur, publik menilai SDM pemerintah juga siap. Hanya regulasi untuk melindungi data pribadi belum juga disahkan pemerintah dan DPR.