Transformasi Digital Pelayanan Publik Terus Diupayakan
Pemerintah terus mendorong pembentukan mal pelayanan publik. Pemerintah juga tengah mengkaji pembuatan portal pelayanan publik terintegrasi. Bersamaan dengan itu, dilakukan penguatan SDM dan infrastruktur digital.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2F20190726PRI1HR_1564134018.jpg){kind=logo}
Pelaku usaha memanfaatkan layanan mandiri dalam mengurus perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Jumat (26/7/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Program digital melayani atau ”dilan” mutlak diterapkan di semua instansi pemerintahan agar pelayanan publik bisa cepat, mudah, dan jauh dari praktik pungutan liar. Terlebih di tengah pandemi Covid-19, pelayanan secara digital dapat mencegah penularan Covid-19.
Namun, penerapan program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sekitar dua tahun lalu itu akan sulit berjalan optimal jika tak dibarengi dengan penguatan sumber daya manusia, penyediaan jaringan internet, serta integrasi data.