Setelah sidang, Bawaslu Sultra tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran TSM oleh Andi Sumangerukka-Hugua. Laporan itu dimasukkan oleh Tina Nur Alam.

Dugaan pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu di pilkada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dilaporkan. Hasilnya juga digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Badan Pengawas Pemilu menilai Pemilihan Kepala Daerah 2024 berlangsung baik, tetapi banyak pelanggaran.

Bawaslu berjanji mengusut kasus penggunaan data pribadi tanpa izin.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang di empat TPS di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Terbukti ada pelanggaran di tempat itu.

Banyaknya permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 di MK dimaknai sebagai bentuk kematangan demokrasi lokal. Sebab, aktor-aktor politik lokal lebih memilih jalur hukum untuk menyalurkan ketidakpuasan atas hasil pilkada.

Bawaslu kembali merekomendasikan pemungutan suara ulang di 11 tempat pemungutan suara di Kabupaten Asmat, 1 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya, dan 9 TPS di Kabupaten Nabire.

Bawaslu Papua merekomendasikan pemungutan suara ulang untuk sejumlah TPS di tiga kabupaten di Papua. Hal itu disebabkan adanya pelanggaran saat pemungutan suara 9 Desember.