Negara tidak hadir memberikan pelindungan kepada pekerja rumah tangga. RUU PPRT tak kunjung disahkan.

Masalah pelindungan sosial pekerja rumah tangga ini mengungkit urgensi RUU PPRT yang tak kunjung disahkan sejak 2004.

Menjelang HUT Ke-79 RI, pekerja rumah tangga terus memperjuangkan pengesahan RUU PPRT yang mangkrak selama 20 tahun.

Forum ILC di Geneva membahas pentingnya ekonomi perawatan bagi pembangunan berkelanjutan. Ini asa bagi pelindungan PRT.

Perlakuan adil bagi PRT adalah yang sesuai prinsip kemanusiaan dan keadilan, diakui dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

Diragukan kompetensinya untuk duduk di DPR harus dihadapi Jumiyem, caleg DPR dari kalangan pekerja rumah tangga ini.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berulang kali berhenti proses legislasinya. Pengesahannya dinantikan para PRT.

Sudah 39 tahun Indonesia meratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Pengesahan RUU PPRT sebagai pelaksana sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 konvensi diharapkan segera terwujud.