Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Pasal Penghinaan Presiden
Permohonan uji materi pasal penghinaan presiden/wakil presiden dan lembaga negara dalam KUHP akan didaftarkan ke MK, Senin (9/1). Permohonan uji materi ini jadi yang kedua pasca-KUHP baru diundangkan pada 2 Januari lalu.
Bagikan
Takut Dipidana Saat Mengkritik, Akademisi Gugat Pasal Penghinaan Presiden
Permohonan uji materi pasal penghinaan presiden/wakil presiden dan lembaga negara dalam KUHP akan didaftarkan ke MK, Senin (9/1). Permohonan uji materi ini jadi yang kedua pasca-KUHP baru diundangkan pada 2 Januari lalu.
Politik & Hukum
·
RKUHP Diprotes Tetapi Tetap Disahkan, Berikut Pasal-pasal yang Dinilai Bermasalah
Di tengah unjuk rasa dan kecaman dari sejumlah elemen masyarakat, rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) resmi disahkan oleh DPR dalam sidang paripurna, pada Selasa (6/12/2022) di Jakarta.
Video
·
Orientasi Sistem Hukum Pidana
Meskipun pemerintah telah menyempurnakan draf RKHUP terkait 14 isu krusial yang dipermasalahkan publik tiga tahun lalu, RKUHP tetap menyisakan sejumlah masalah. Salah satunya karena pasal penghinaan presiden tetap ada.
Opini
·
Pasal Karet Penghinaan Presiden Dihapus MK, Kini Dimunculkan Kembali (Bagian 2)
Bersama wartawan senior ”Kompas” Budiman Tanuredjo, Wakil Ketua MPR, dan anggota Komisi III DPR Arsul Sani membahas soal amendemen UUD 1945, dari presiden tiga periode hingga pasal penghinaan presiden.
Video
·
Peradilan Independen untuk Cegah Penyalahgunaan Pasal Penghinaan Presiden
Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan KUHP di satu sisi dikhawatirkan bisa digunakan membungkam kritik. Di sisi lain, pasal ini dinilai penting untuk mencegah konflik horizontal.
Politik & Hukum
·
Iklan
Gaduh Soal Pasal Penghinaan Presiden dan Ancaman Kebebasan Berpendapat
Dalam draf RUU KUHP terbaru itu, penghinaan terhadap martabat presiden/wapres diancam maksimal 3,5 tahun penjara. Apabila penghinaan lewat media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun.
Video
·
Iklan
