Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
partisipasi publik
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, partisipasi publik bisa di tahap pembahasan dan perencanaan.
Bagikan
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi: Ketentuan Partisipasi Publik Tak Jelas
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, partisipasi publik bisa di tahap pembahasan dan perencanaan.
Politik & Hukum
·
Capim KPK dari Aparat Penegak Hukum Rawan Konflik Kepentingan, ICW: Harus Mundur dari Institusi Saat Terpilih
ICW usulkan agar tak rawan konflik kepentingan, aparatur hukum yang lolos seleksi capim KPK harus mundur dari instansi.
Politik & Hukum
·
Formula Politik untuk Pemerintahan Prabowo
Pemerintahan Prabowo hendaknya berada dalam iklim bernegara yang sehat dan jangan sampai meninggalkan rakyat.
Opini
·
Desakralisasi Demokrasi
Para demagog tak pernah tulus mencintai rakyatnya, mereka telah membajak dan mendesakralisasi demokrasi.
Opini
·
Bebas Akses
Demokrasi dan Orang-orang Biasa
Demokrasi adalah kisahnya orang biasa. Demokrasi berlangsung efektif jika orang-orang biasa memiliki daya tawar kuat.
Opini
·
Iklan
Bebas Akses
Buah Pahit Pemilu yang Oligarkis
Pemilu oligarkis menghasilkan buah pahit demokrasi, pelanggaran HAM dan pembajakan institusi negara dan kebijakan publik.
Opini
·
Menagih Komitmen Membangun Ruang Sipil dan Partisipasi Publik
Capres-cawapres perlu memikirkan kanal partisipasi yang memungkinkan untuk diakses dan dimanfaatkan masyarakat sipil.
Opini
·
Publik Bisa Ikut Bahas Aturan Turunan Undang-Undang Kesehatan
Keterbukaan pemerintah dalam proses pembahasan aturan turunan dari UU Kesehatan diharapkan juga dilakukan pada proses perumusan dan penentuan substansi dalam aturan tersebut. Keterlibatan semua pihak amat diperlukan.
Humaniora
·
Membandingkan ”Omnibus Law” Kesehatan dengan Cipta Kerja
Pembahasan ”omnibus law” kesehatan atau RUU Kesehatan tidak boleh mengulang ”omnibus law” Cipta Kerja yang waktunya singkat dan terkesan dipaksakan. Partisipasi publik yang bermakna harus diutamakan.
Riset
·
Kebajikan Demokrasi
Sikap kritis Mahfud MD terhadap beberapa peristiwa yang melukai nurani publik bisa dibaca sebagai praksis membangun demokrasi. Meski bagian penguasa, dirinya juga bagian dari rakyat. Wajar jika ia berjuang untuk rakyat.
Opini
·
Lihat Lainnya
Iklan