Polri dan masyarakat harus berada dalam satu barisan dengan tujuan bersama menghadirkan keamanan.

Penting bagi instansi pemerintah memiliki sistem manajemen pengaduan yang efektif atas keluhan masyarakat.

Kelompok rentan memiliki hak politik yang sama seperti warga negara lain, tetapi memiliki kapasitas yang lemah sehingga negara harus hadir memenuhi hak politik mereka.

Untuk masa depan Indonesia, terutama memasuki satu abad kemerdekaan, kita butuh kepemimpinan publik yang kuat. Kepemimpinan yang mengabdi pada kepentingan publik, berorientasi pada kemanfaatan umum dan kebaikan.

Partai politik harus membuka kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden. Hegemoni parpol harus dikurangi, salah satu caranya dengan menggelar konvensi capres.

Produk peraturan perundang-undangan yang mengesampingkan partisipasi masyarakat, artinya telah melanggar kontrak sosial, demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum.

Banyak hal yang bisa dipelajari dari pengorbanan pejuang kemerdekaan ataupun pejuang Covid-19 atau mereka yang berjuang mengatasi pagebluk korona. Kita pun bisa memberikan pengorbanan diri bagi negeri tercinta.

Pancasila seharusnya mempersatukan dan memberi arah perikehidupan negara. Namun, kini bangsa kita tengah dihadapkan pada persoalan sangat serius, seperti korupsi yang merupakan pengkhianatan terhadap Pancasila.