BPKP menemukan ada lima permasalahan pada pengelolaan dana otonomi khusus Papua. Permasalahan itu di antaranya alokasi tidak tepat sasaran serta pengadaan barang dan jasa yang tidak tepat.

Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS berusaha melobi fraksi lain di DPR untuk membentuk panitia khusus hak angket kasus Jiwasraya. DPR sejauh ini sudah membentuk panitia kerja kasus Jiwasraya. Hak angket dinilai lebih optimal.