Serap Aspirasi Rakyat Papua Seluas-luasnya

Pansus RUU Otonomi Khusus Papua DPR bersama pemerintah akan terjun ke Papua untuk menyerap aspirasi tokoh agama dan masyarakat adat terkait revisi UU Otsus Papua. Ini penting agar revisi tak bersifat elitis.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Potret sebuah keluarga yang rumahnya berada di pinggir Trans-Papua di Distrik Mandobo, Boven Digoel, Papua, Selasa (3/3/2020). Pelaksanaan 20 tahun otonomi khusus Papua dan dana yang besar, belum terasa perbaikan dari sisi Indeks Pembangunan Manusia Papua yang masih rendah serta tingkat kemiskinan dan kesenjangan masih tinggi.

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua perlu dilakukan dengan membuka masukan seluas-luasnya dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari Papua. Pembahasan yang akomodatif diharapkan dapat meminimalkan penolakan terhadap revisi UU Otsus Papua. Pembahasan RUU itu harus pula menyentuh aspek mendasar dari persoalan di Papua.

Upaya mendengarkan aspirasi dari rakyat Papua itu penting untuk menghindari eskalasi kekerasan yang mungkin meningkat sejalan dengan rencana pembahasan RUU Otsus Papua. Dalam beberapa hari terakhir, misalnya, kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah sekolah di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Tak hanya fasilitas belajar, KKB juga menembak mati dua guru di Beoga, yakni Oktovianus Rayo dan Yonatan Renden. KKB menuding mereka sebagai mata-mata aparat keamanan.