Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
overkapasitas lapas
Tanpa keterbukaan, rencana pemberian amnesti bagi 44.000 dapat disalahgunakan untuk meringankan kasus-kasus pidana tertentu seperti korupsi.
Bagikan
Rencana Pemberian Amnesti 44.000 Narapidana Diminta Transparan
Tanpa keterbukaan, rencana pemberian amnesti bagi 44.000 dapat disalahgunakan untuk meringankan kasus-kasus pidana tertentu seperti korupsi.
Politik & Hukum
·
Menko Yusril: Butuh Lima UU Sebelum Penerapan KUHP Baru (3-Selesai)
Banyak pekerjaan rumah pemerintah sebelum KUHP baru diterapkan mulai 2026. Dalam wawancara dengan ”Kompas”, Menko Yusril Ihza Mahendra menjelaskan terkait hal itu.
Politik & Hukum
·
Disahkan Besok, RUU Pemasyarakatan Diklaim Mampu Kurangi Kelebihan Penghuni Lapas
Besok Kamis, direncanakan seluruh fraksi di DPR akan menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. UU itu diharapkan dapat mengatasi kelebihan tahanan.
Politik & Hukum
·
ICJR: Beban Lapas Bisa Dikurangi dengan Kebijakan Khusus
Beban terbesar lapas dan rutan selama ini adalah napi narkotika, terutama jika dibandingkan dengan kasus pidana lainnya. Peneliti ICJR Maidina Rahmawati menyatakan, kebijakan khusus pemerintah bisa kurangi bebannya.
Politik & Hukum
·
Kurangi Beban Lapas, Penegak Hukum Didorong Optimalkan Rehabilitasi Pencandu Narkotika
Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia dengan kapasitas 135.561 harus menampung 266.063 tahanan dan narapidana per 9 September lalu. Sebanyak 136.030 atau 51 persen di antaranya merupakan narapidana narkotika.
Politik & Hukum
·
Iklan
Penyelesaian Diprioritaskan untuk Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lapas
DPR bersama pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Pemasyarakatan bisa tuntas sebelum masa jabatan DPR 2014-2019 berakhir. Revisi undang-undang tersebut diyakini bisa menjadi solusi atas persoalan lembaga pemasyarakatan yang saat ini kelebihan kapasitas.
Politik & Hukum
·
Iklan