Politik konstitusionalisme lancung adalah lubang hitam demokrasi yang dapat menggerus kualitas dan marwah demokrasi.

Mencermati betapa jauhnya kesenjangan antara demokrasi elektoral dan dimensi teleologis demokrasi itu sendiri, kita tak punya pilihan kecuali menguatkan politik nilai yang diterangi hati nurani dan akal budi yang sehat.

Penegakan hukum terhadap Pesantren Al-Zaytun menjadi salah satu indikator kunci dalam negara demokrasi. Di sisi lain kebebasan beragama juga menjadi indikator demokrasi yang harus dilindungi negara. Lalu apa solusinya ?

Vitalitas demokrasi harus mampu melahirkan indeks kehidupan warga yang lebih baik. Revitalisasi demokrasi penting digaungkan agar energi para elite politik tak hanya fokus pada upaya pemenangan pertarungan elektoral.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti kiprah dan sepak terjang para elite politik, ada satu hal yang absen dari hiruk-pikuk politik mutakhir di negeri ini: politik nilai dan politik makna bagi perubahan Indonesia lebih baik.

Kebijakan moderasi beragama belum pernah dievaluasi menyeluruh dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan program itu dari waktu ke waktu. Butuh indeks moderasi beragama yang bisa di-update setiap tahun.

Masyarakat akar rumput cenderung tidak memiliki kapasitas yang sama untuk meredam daya rusak politik identitas. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk membangkitkan kesadaran bersama akan bahaya poltik identitas ?

Ketimbang menyebut non-Muslim sebagai ”kafir”, NU mengusulkan istilah Muwathinun, yaitu warga negara. Menurut NU, penggunaan istilah ”kafir” kepada sesama non-Muslim mengandung unsur kekerasan teologis.