Desentralisasi Fungsional untuk PPDB

Kisruh setiap penyelenggaraan PPDB menunjukkan desentralisasi pendidikan masih dipahami sebatas desentralisasi teritorial. Dibutuhkan pemahaman holistik tentang tata kelola urusan pendidikan dan sistem pemerintahan.

Setiap penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD hingga SMA/SMK di Indonesia selalu diwarnai kericuhan. Seolah tanpa kesudahan dan pertanda ketidakmampuan bangsa Indonesia mengatasinya.

Kini pengaturan dan pengurusan proses tersebut tidak tanggung-tanggung melalui kolaborasi vertikal dan horizontal antarsektor. Namun, hasilnya hingga kini masih tetap diwarnai kericuhan. Di tengah kericuhan tersebut, bahkan menyeruak terjadinya ketidakadilan bagi masyarakat, lebih khusus terkait calon peserta didik baru.