Kompas.id

opini djohermansyah djohan

Agar revisi UU Desa bisa berarti bagi pengembangan otonomi asli, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik tingkat desa, perlu diperbaiki paling tidak sepuluh masalah paling mengemuka di desa.

Bagikan

Revisi Luas UU Desa

Agar revisi UU Desa bisa berarti bagi pengembangan otonomi asli, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perbaikan pelayanan publik tingkat desa, perlu diperbaiki paling tidak sepuluh masalah paling mengemuka di desa.

Beban Otonomi Daerah

Tampaknya urusan politik bakal jadi prioritas nomor satu saat ini. Bukan hal mudah menggelar pilpres, pileg, dan pilkada serentak nasional. Ada tiga perkara yang perlu segera dibereskan guna mencegah instabilitas daerah.

Memimpin Jakarta di Masa Transisi

Jika Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) berhasil mengubah kota Jakarta yang kumuh menjadi metropolis, Gubernur Anies mencoba menata Jakarta menuju kota global. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Kontroversi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Pengangkatan penjabat kepala daerah menimbulkan gaduh dan heboh. Padahal selama ini aman-aman saja. Mitigasi kebijakan suatu keniscayaan yang seyogianya ditempuh pemerintah agar bisa keluar dari karut-marut pengangkatan.

PR Otonomi Daerah 2022

Politik resentralisasi ala Jokowi yang pernah jadi Wali Kota Solo adalah sebuah langkah mundur otda. Jokowi hanya punya waktu efektif sekitar dua tahun mengerjakan pekerjaan rumah (PR) otda (2022 dan 2023).

Artikel Opini ·

Iklan

Agenda Otonomi Daerah

Pengalaman lapangan dua dasawarsa ini menunjukkan betapa berat menangani otda di Indonesia yang luas, berpenduduk banyak, dan multikultural. Akibatnya capaian otonomi daerah tidak sesuai harapan.

Iklan