Politik Indonesia, termasuk demokrasi di dalamnya, masih berkutat pada aspek prosedural. Tanpa perubahan politik yang radikal, tanpa merehabilitasi arah politik, tidak akan ada yang berubah.

Undang-Undang Kesehatan 2023 mewajibkan agar tempat-tempat publik menyediakan tempat khusus bagi perokok. Ini kesalahan berpikir dalam memaknai rokok dan hak asasi manusia serta bertentangan dengan UUDN RI Tahun 1945.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat desa perlu diperkuat. Dengan demikian, BPD dapat menjadi kekuatan penyeimbangan untuk mengawasi pemerintahan desa yang diselenggarakan kepala desa.

Pemberhentian hakim MK, Aswanto, dengan proses yang janggal oleh DPR akan menjadi preseden buruk sistem peradilan dan perjalanan konstitusi Republik Indonesia. Independensi dan profesionalitas MK harus dijaga.

Pengisian penjabat kepala daerah perlu melibatkan proses politik di daerah, apalagi masa jabatan penjabat kepala daerah bisa tiga tahun pada masa Pemilu 2024. Namun, jangan sampai ini dijadikan alat politik.

Produk peraturan perundang-undangan yang mengesampingkan partisipasi masyarakat, artinya telah melanggar kontrak sosial, demokrasi dan kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan negara hukum.

Halangan terbesar demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) selalu muncul dengan argumen menjaga persatuan nasional. Kita harus mengakui bahwa demokrasi dan HAM tak pernah menjadi pilihan negara.