Pemerintah memastikan izin amdal disederhanakan, bukan dihapus, dalam RUU Cipta Kerja agar waktu dan biaya pengajuannya lebih efisien. Konsepnya disebut sama dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penolakan atas UU Cipta Kerja melalui petisi daring dan melalui unjuk rasa di sejumlah daerah menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat. Namun, pemerintah kukuh meyakini, UU itu berdampak positif bagi ekonomi Indonesia.

Pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja diharapkan melibatkan semua pihak terkait. Jangan sampai pihak yang berkaitan baru tahu saat sudah disahkan.