Antara Keyakinan Pemerintah dan Penolakan Publik atas UU Cipta Kerja

Penolakan atas UU Cipta Kerja melalui petisi daring dan melalui unjuk rasa di sejumlah daerah menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat. Namun, pemerintah kukuh meyakini, UU itu berdampak positif bagi ekonomi Indonesia.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Mahasiswa naik atap bus menuju Istana Merdeka untuk menolak pengesahan RUU Cipta Kerja yang sudah disetujui DPR menjadi UU di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2020).

Sejak Undang-Undang ”Sapu Jagat” Cipta Kerja disetujui oleh DPR pada Senin (5/10/2020), gelombang penolakan terus terjadi. Demonstrasi besar-besaran terjadi di sejumlah daerah. Tokoh agama, akademisi, dan kalangan buruh lantang menyerukan penolakan. Namun, pemerintah tampaknya amat percaya diri bahwa regulasi itu bisa jadi solusi perbaikan ekonomi.

Sikap percaya diri itu ditunjukkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Satu Meja The Forum di Kompas TV yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo, Rabu (7/10) malam. Tema yang diangkat malam itu, ”Vaksin, Investasi, dan Omnibus Law”.