Sudah saatnya pembentuk undang-undang mengevaluasi model pendanaan pilkada. Keterlambatan pencairan selalu terulang.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, jika tahapan dan jadwal pilkada serentak 2024 sudah ditetapkan, pemda akan melakukan penandatanganan dan pembayaran pendanaan pilkada.

Dari 546 pemda, baru 11 persen atau 58 pemda yang menyepakati anggaran Pilkada 2024. KPU meminta tiap pemda bisa menyepakatinya pada awal Desember 2023. Kemendagri pun mengingatkan pemda untuk segera menganggarkannya.

"Saya minta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mendukung tugas KPU dan Bawaslu, termasuk dukungan anggaran, baik APBN dan APBD," kata Presiden Jokowi.

Sebagian tambahan dana Pilkada 2020 belum cair. Bawaslu berharap segera dicairkan pada Agustus ini. Jika telat, pengadaan APD mengusik tahapan Pilkada 2020 yang berjalan terutama untuk mencegah pandemi Covid-19.

Anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 belum tuntas di seluruh daerah. Masih ada daerah yang baru mencairkan anggaran 40-80 persen dari nilai yang disepakati. Kemendagri berharap pencairan anggaran tuntas pekan ini.

Sebanyak 171 dari 270 pemda sudah mentransfer 100 persen dana sesuai NPHD ke KPU daerah. Kementerian Dalam Negeri mengingatkan pemda yang belum menuntaskan penyaluran dana pilkada untuk segera menjalankan komitmen itu.

Kedisiplinan daerah penyelanggara Pilkada Serentak 2020 menjadi kunci menekan banyak pelanggaran di kemudian hari. Di Papua, masalah kian berat karena kondisi geografis daerahnya sangat luas dan tidak mudah ditempuh.