Tambahan Anggaran Protokol Kesehatan dari APBN Diharapkan Segera Cair

Sebagian tambahan dana Pilkada 2020 belum cair. Bawaslu berharap segera dicairkan pada Agustus ini. Jika telat, pengadaan APD mengusik tahapan Pilkada 2020 yang berjalan terutama untuk mencegah pandemi Covid-19.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Meichelle Wenur (48), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), mendata warga yang menjadi pendukung calon wali kota Manado dari jalur perseorangan dalam tahapan verifikasi faktual di Kelurahan Tanjung Batu, Wanea, Manado, Sulawesi Utara, pada Rabu (1/7/2020). Sebanyak 211 dari 261 PPS di 87 kelurahan di Manado telah mulai bertugas dengan mengenakan alat pelindung diri.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Pengawas Pemilu berharap agar tambahan anggaran Pilkada 2020 untuk menjamin penerapan protokol kesehatan Covid-19 segera dicairkan pada Agustus 2020 ini. Jika pencairan terlambat,  proses pengadaan alat pelindung diri juga tidak optimal. Tahapan lanjutan pilkada pun terancam menjadi kluster baru penyebaran virus korona jenis baru.

Seperti diberitakan sebelumnya, disepakati usulan tambahan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 4,7 triliun, Bawaslu Rp 478 miliar, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rp 39 miliar, dengan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran tambahan Pilkada 2020 tersebut sedianya akan dicairkan dalam tiga tahap.