Kemendagri: Pemda Diharapkan Anggarkan Dana Hibah Pilkada di APBD Perubahan

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, jika tahapan dan jadwal pilkada serentak 2024 sudah ditetapkan, pemda akan melakukan penandatanganan dan pembayaran pendanaan pilkada.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah mencicil dana hibah untuk pelaksanaan pilkada serentak dalam alokasi APBD Perubahan 2023. Walaupun tahapan pilkada belum dimulai, Kemendagri meminta naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dicicil sejak tahun ini agar tak membebani fiskal.

Berdasarkan data real time Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri sampai dengan 8 Agustus 2023, sudah ada 236 pemerintah daerah (pemda) yang menganggarkan dalam APBD untuk Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten, ataupun kota. Selain itu, sudah ada 186 pemda yang telah menganggarkan APBD untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Total ada 545 pemda yang akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada 2024,