Daftar PRT yang mengalami penyiksaan dan diskriminasi terus bertambah. DPR terus menyandera RUU PPRT hampir 20 tahun.

Kendati hampir dua dekade terhenti di Bamus DPR, harapan disahkannya RUU PPRT menjadi UU hingga kini terus diperjuangkan. Tinggal persetujuan pimpinan DPR, maka proses legislasi RUU PPRT bisa berlanjut.

Pengakuan PRT sebagai pekerja dengan hak-haknya secara hukum bukan hanya akan melindungi PRT dalam pekerjaannya, melainkan juga akan menjamin kesejahteraan PRT dan keluarganya.

Sublema “pekerja rumah tangga” sebagai kepanjangan dari akronim PRT harus mulai dibiasakan. Keberpihakan pada nasib PRT dimulai dari mengubah penyebutannya.