Penambahan alokasi kursi DPR sebagai imbas pembentukan empat provinsi baru di Papua dan Papua Barat diyakini akan lebih memperkuat representasi politik masyarakat Papua di parlemen.

MK menolak seluruh permohonan Majelis Rakyat Papua. Dalam permohonannya, MRP keberatan dengan sejumlah norma dalam UU No 2/2021 tentang Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus Papua.

Pemerintah dan DPR dinilai terburu-buru membentuk tiga provinsi baru di Papua tanpa mendengarkan aspirasi rakyat.

Pembahasan daftar inventarisasi masalah atau DIM tiga rancangan undang-undang terkait pemekaran provinsi di Papua hanya berlangsung sekitar empat setengah jam. Pembahasan pemekaran ini diharapkan tidak terburu-buru.

Perwakilan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat temui Presiden.Jumat ini, wakil MRP dan MRP Barat nyatakan dukungannya terhadap pemekaran. Sebaliknya, perwakilan sebelumnya menolak dan menunggu MK.

Pembentuk undang-undang perlu mempertajam naskah akademis RUU pembentukan tiga provinsi baru di Papua. Hal itu penting untuk mencegah munculnya konflik baru akibat kebijakan pemekaran di Papua.

Pihak yang mendukung dan pihak yang menolak adanya pembentukan tiga provinsi baru di Papua sama-sama melontarkan pandangannya. Diperlukan komunikasi di tingkat lokal untuk mencari solusi atas perbedaan sikap ini.

Majelis Rakyat Papua meminta DPR menangguhkan rencana pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah di Papua.