Alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan pemindahan narapidana ke negara asalnya sehingga pemerintah tidak melihat untung atau ruginya.

Ratifikasi perjanjian bantuan hukum timbal balik Indonesia dan Swiss hanya bagian kecil dari upaya legislasi untuk ”memulangkan” aset hasil kejahatan, termasuk korupsi. Lebih penting, dibutuhkan RUU Perampasan Aset.

Setelah perjanjian bantuan hukum timbal balik Pemerintah Indonesia dan Swiss diratifikasi, pemerintah berencana membentuk tim khusus untuk memburu aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, yang disimpan di Swiss.