Presiden Jokowi Diminta Tak Terlalu Cawe-cawe Seleksi Capim KPK

Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi idealnya menyerahkan pilihan capim KPK kepada presiden terpilih.

KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Suasana diskusi bertema Darurat Demokrasi: KPK dalam Cengkeraman yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Rabu (11/9/2024). Hadir sebagai pembicara pegiat demokrasi Wanda Hamidah (kiri); Ketua IM57+ Praswad Nugraha, Pakar hukum tata negara Feri Amsari (tiga dari kiri). Adapun Ketua PBHI Julius Ibrani, dan Panitia Seleksi Capim KPK 2015 Natalia Soebagjo hadir secara daring.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diharapkan tidak terlalu cawe-cawe dalam pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan calon anggota Dewan Pengawas KPK 2024-2029. Meskipun memiliki kewenangan memilih calon sesuai aturan undang-undang, Jokowi adalah presiden demisioner yang diharapkan tak mengambil kebijakan strategis terkait pemberantasan korupsi.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Darurat Demokrasi: KPK dalam Cengkeraman?”, yang diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Rabu (11/9/2024).