Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
mantan terpidana korupsi
Korupsi telah diamini oleh semua kalangan menjadi momok proses politik dan demokrasi. Namun, bekas napi korupsi tetap ada dalam daftar calon tetap yang diusung oleh parpol pada Pemilu 2024.
Bagikan
Bekas Napi Korupsi Tetap Diusung Partai Politik
Korupsi telah diamini oleh semua kalangan menjadi momok proses politik dan demokrasi. Namun, bekas napi korupsi tetap ada dalam daftar calon tetap yang diusung oleh parpol pada Pemilu 2024.
Riset
路
Citra Partai Politik Setelah Koruptor Kembali Diberi Panggung
Indonesia tak kekurangan orang berkapasitas dan berintegritas jika dibutuhkan oleh partai politik. Namun, sejumlah partai justru kembali memberi panggung bagi kader mereka yang pernah korupsi.
Politik & Hukum
路
MA Tolak Uji Materi Peraturan Syarat Mantan Terpidana di Pilkada
Syarat mantan terpidana yang maju di pilkada seperti diatur di Peraturan KPU No 1/2020 dinilai telah mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2019 dan tak bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada.
Politik & Hukum
路
Larangan Bekas Napi Korupsi Dicabut, Beragam Langkah Bisa Diambil KPU
Langkah ini bisa mencegah bekas napi korupsi maju di pemilihan kepala daerah. Namun, kalaupun tetap lolos, langkah itu memastikan pemilih mengetahui status bekas napi korupsi dan mempertimbangkannya saat memilih.
Politik & Hukum
路
Elektabilitas Kesampingkan Status Bekas Napi Korupsi
Bekas koruptor yang masih ngotot mencalonkan diri di pemilihan kepala daerah sudah jelas melanggar etika politik. Jadi, sekalipun tak ada yang melarangnya, partai politik dituntut mempertimbangkan etika politik itu.
Politik & Hukum
路
Iklan