Politik ”big data” dalam arena kekuasaan dan pengetahuan menjadi arena keberpihakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat.

Penyerahan salinan daftar pemilih tetap dari KPU ke parpol pada empat bulan sebelum masa kampanye bisa mendorong kampanye di luar jadwal kian masif.

Triliunan gigabita data dikumpulkan komputer, ponsel, lemari es, mobil, hingga lampu. Mayoritas data itu hanya disimpan di peladen. Uni Eropa membuat undang-undang untuk mengatur penggunaan data tersebut.

Penggunaan kecerdasan buatan (AI) pada layanan jasa keuangan, sebut saja sebagai BankGPT, mesti dibarengi beberapa prinsip, mulai dari memahami bagaimana AI bekerja hingga tindakan lanjutan sebelum ambil keputusan.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kedokteran adalah keniscayaan. AI membantu mengurangi subyektivitas dokter sehingga pelayanan terhadap pasien semakin baik. Namun, penggunaan AI tidak akan menggusur peran dokter.

”Big data” bisa didayagunakan dan dikelola sesuai keperluan para pihak untuk motif ekonomi ataupun politik. Masyarakat pun harus menyadari perlu dan pentingnya data profil pribadi baik aspek ekonomi maupun aspek politik.

Adu argumen antara kelompok yang pro dan kontra penundaan Pemilu 2024 masih bergulir meski Presiden Jokowi telah menegaskan taat, patuh, dan tunduk pada konstitusi. Survei dan mahadata menjadi landasan argumen keduanya.

Belum lama era digital dan masyarakat informasi (4.0) mewarnai peradaban dunia, kini Masyarakat 5.0 sudah berada di depan mata. Seperti apa kesiapan sumber daya manusia Indonesia menyambut era 5.0?