Selain mengesahkan RUU tentang Kesehatan, Rapat Paripurna DPR Selasa ini juga akan mengambil persetujuan revisi UU Desa menjadi RUU inisiatif DPR.

Mayoritas fraksi di DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja ditetapkan menjadi UU. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menolak penetapan perppu itu menjadi UU.

Pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, sebagai pengusul RUU itu, pemerintah akan mendorong agar RUU itu bisa dibahas bersama dengan DPR sebagai Program Legislasi Nasional.

Pembahasan RKUHP diharapkan menerapkan prinsip partisipasi publik bermakna. Ini berarti sosialisasi harus dilakukan melalui diskusi produktif, bukan paparan satu arah dari pembentuk undang-undang.

DPR menargetkan pembahasan revisi kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP rampung 14 April. Karena itu, pembahasan RUU PPP terus dikebut.

Ketua Gugus Tugas Rancangan Undang-Undang TPKS Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pemerintah sudah mengirimkan surat presiden dan DIM RUU TPKS pada 11 Februari lalu. Namun, Ketua DPR mengaku belum menerimanya.

Komisi I DPR belum juga mendapat penugasan untuk membahas revisi UU ITE. Padahal, pimpinan DPR telah menerima surat presiden mengenai usulan pembahasan RUU ITE pada 16 Desember 2021 lalu.

Hingga kini pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi belum bisa dilanjutkan. Masih buntu soal kedudukan otoritas perlindungan data pribadi. Pemerintah berbeda sikap dengan mayoritas fraksi di DPR.